Dr. Mahli Ismail, MA.

Pasca STAIN Malikussaleh

rainbow

Hukum Amputasi

HUKUM AMPUTASI

(Suatu Tinjauan Fiqh Qur`ani)

Mahli Ismail

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: ismail_mahli @yahoo.com

Mahlilpasca@gmail.com.

Abstract

Religion is ideal concept to create human life which is in a good harmony and dynamic. Besides, it is to prosper and conserve our nature for a complete human life comprehensively. The aim of human life is to worship Allah. The main objective is to maintain religion, soul, thinking, heir, and property. Property is a tool in our life and the worship to Allah is efforted, maintained and distributed ideally for the sake of the religion rules. For  this reason in Islamic teaching there are some rules about how to earn, to get, to use and to keep the property in order not to get it by using a wrong way. Breaking the rule and law, for example “stealing”, will be punished by had as the just desert to the action of breaking the law that cause the suferrings for others as the botherhood in the same religion. So, here is the role of religion as life guidance that must be implemented perfectly by the whole of its followers. Besides being a worship, it must also be a good deed to others and as the action of maintaining ukhuwah Islamiyah.

Key Word: Hukum mencuri, Fikh Qur`an

  1. I.     PENDAHULUAN

Tujuan pokok pensyari’atan agama Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta yang mengatur tentang kemaslahatan umat, di antaranya tentang pemeliharaan harta benda (حيظ العلمل). Karena itu, dalam Islam ada peraturan tentang mencari harta, mendayagunakannya dan menjaga harta tersebut dengan tujuan agar tidak memperolehnya secara bathil.  Salah satu aturan Islam yang memiliki tujuan untuk menjaga harta seseorang adalah mengharamkan mengambil harta (milik) orang lain yang bukan haknya. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa menggangu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan Syari’at Islam. Dalam hukum pidana Islam, mencuri merupakan suatu bentuk tindak pidana (Jarimah/Delik) yang diancam dengan hukuman Had yakni dengan amputasi tangan. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Maida/5: 38)

 

Ayat ini menjelaskan bahwa sanksi bagi pencuri adalah amputasi tangan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun apakah setiap pencurian divonis dengan amputasi tangan? adakah hukum alternatif yang lebih ringan? bagaimana pelaksanaan vonis (eksekusi amputasi tangan), serta dimana batasannya, bagaimana bila seseorang mencuri satu kali, dua kali, tiga kali,  atau empat kali.

Tulisan ini akan membahas tentang pengertian pencuri, syarat dan rukunnya, hukum amputasi tangan dalam Islam, tinjauan filsafat hukum: Aspek idialis, aspek normatif, dan aspek sosiologis.

  1. Pengertian Pencuri

Dalam bahasa Arab pencuri berarti سرق يسرق سرقا وسرقا وسرقتا  kata ini berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Pencuri ada dua macam, pertama pencuri yang diancam dengan hukuman Takzir[1] yaitu pencuri yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman; kedua, pencuri yang diancam dengan hukuman Had; dan pencuri jenis ini dikatagorikan menjadi dua bagian yaitu pencuri kecil dan pencuri besar.

Menurut Abd. al-Kadir Awdah, pencuri kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sayid Sabiq menjelaskan pencuri kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan amputasi tangan. Adapun pencurian besar seperti yang dipaparkan kedua penulis itu adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.

  1. Syarat-Syarat Pencuri

Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi amputasi tangan adalah: Pertama, taklif (cakap hukum),[2] yaitu pencuri tersebut sudah baligh dan berakal,[3] maka tidak divonis amputasi tangan bagi pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf. Namun anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta’zir). Kedua, kehendak sendiri,[4] yaitu pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mecuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar, tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif. Ketiga, sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat,[5] jika barang tersebut syubhat,[6] maka pencuri itu tidak divonis amputasi tangan. Karena itu, orang tua (bapak-ibu) yang mencuri harta anaknya tidak divonis amputasi tangan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw, “Kamu dan hartamu milik bapakmu.”

  1. Rukun Pencurian

Rukun pencurian adalah sesuatu yang sangat urgen sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna. Karena itu pula hukuman had bagi pencuri yaitu amputasi tangan tidak akan dieksekusi.

Rukun pencurian, menurut Abd al-Qadir Awdah ada 4][7] yaitu: 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam; 2) Seseuatu yang diambil itu adalah harta;  3) Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain;  dan 4) Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).[8]

Masing-masing dari empat rukun pencurian tersebut mempunyai beberapa syarat dan kriteria, yang meliputi: Mengambil secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengambil sesuatu (barang) tanpa diketahui oleh pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Misalnya, seseorang mencuri perhiasan orang lain di rumahnya, ketika pemilik tersebut sedang pergi atau sedang tidur.[9] Penjelasan ini berarti mengambil sesuatu (barang) secara terang-terangan/kekeransan, bukan disebut sebagai pencurian, tetapi disebut pencopetan (ikhtilas) atau begal (harabah).

Mengambil barang secara diam-diam dianggap tidak sempurna, bila tidak memenuhi syarat-syaratnya, yaitu, 1) pencuri harus mengeluarkan dari hirz (tempat menyimpan harta yang terjaga). 2) Seseuatu yang dicuri harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemilik sesuatu tersebut. 3) Sesuatu yang dicuri harus sudah ada di dalam penguasaan pelaku tindak pencurian. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mengambil barang curian tersebut dianggap tidak sempurna. Jika syarat tersebut tidak sempurna, maka menurut Hanabilah dan jumhur fukaha, sanksi hukumnya bukan amputasi tangan, tetapi ta’zir.

Sesuatu yang diambil adalah harta. Jika yang diambil itu bukan harta, maka pencurian itu dianggap bukan pencurian yang sempurna. Misalnya, orang mencuri orang. Karena manusia bukan harta, tidak dapat dinilai dengan harta dan tidak dijualbelikan. Jika pencurian itu dianggap tidak sempurna, maka sanksi hukumannya tidak diamputasi tangan, tetapi hukuman ta’zir ini sesuai dengan kaidah ushul fikih,[10] Gugurnya sanksi amputasi tangan tidak berarti lepas dari tuntunan sanksi lain.

Pada zaman jahiliah (pra Islam), sebelum perbudakan dihapuskan, manusia (budak) dapat dijadikan objek pencurian. Karena, budak dapat diperjualbelikan seperti halnya barang. Namun, setelah Islam datang dan budak dihapuskan, maka manusia tidak lagi menjadi objek pencurian. Karena itu, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ahmad, orang yang mencuri manusia tidak dijatuhkan sanksi amputasi tangan seperti disinyalir Ibnu Qudamah,[11] “Barang yang dicuri itu harus harta, karena jika yang dicuri itu bukan harta seperti manusia (merdeka) baik yang masih kecil (anak-anak), maupun orang dewasa, maka tidak diamputasi tangannya. Begitu juga apa yang dijelaskan Imam Abu Zahrah,[12] Jika seseorang mencuri manusia merdeka yang masih kanak-kanak, maka menurut jumhur tidak dipotong tangannya.

Selain mensyaratkan, bahwa yang dicuri itu harta, para fuqaha mengkriteriakan harta yang dicuri untuk terpenuhinya sanksi amputasi tangan. Abd al-Qadir Awdah, menetapkan syarat-syarat tersebut.

Pertama, benda bergerak, yaitu setiap barang (harta) yang dicuri, dapat dipastikan bahwa benda itu bergerak, baik bergerak karena subtansi (sifat) benda itu, atau bergerak karena benda itu digerakkan oleh sipencuri. Karena, tidak munkin pencurian terjadi bila benda itu tetap (tidak/bukan benda bergerak), sebab yang dinamakan pencurian adalah memindahkan suatu benda, dengan mengeluarkan dari hirz dan memindahkan dari yang punya benda, kepada penguasaan pelaku pencurian. Harta (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak ada yang bersifat keras. Benda bergerak yang bersifat lunak, misalnya uang, cek. Sedangkan contoh benda bergerak yang bersifat tidak lunak (keras) adalah besi, mobil. Kedua sifat benda bergerak tersebut bisa dicuri.

Kedua, benda itu berharga (mempunyai nilai). Al-Mazahib al-Arba`ah sepakat (ijma`), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak punya nilai), tidak dikenakan sanksi amputasi tangan. Namun mereka beda pendapat tentang benda berharga itu. Menurut Syafi`i, Malik dan Hambali, benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara`, yaitu bukan benda yang diharamkan syara` seperti anjing, babi, bangkai, karena benda-benda tersebut menurut Islam tidak ada harga, karena barang najis dilarang memperjual belikan. Karena itu mencuri benda yang diharamkan Islam, tidak dikenakan sanksi amputasi tangan.[13] Tidak divonis amputasi tangan kepada pencuri anjing apapun jenisnya dan bagaimanapun pintarnya, meskipun harganya mahal, karena haram menjualbelikannya.

Ketiga, Barang (harta) tersimpan dalam hirz.[14] Menurut Fuqaha, hirz (tempat penyimpan barang) dikategorikan kepada tiga macam: 1). Hirz bi al-makan, yaitu tempat penyimpanan harta yang berbentuk konstruksi (bangunan), seperti rumah, toko, kandang bagi hewan. 2). Hirz bi nafsihi, yaitu penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri, seperti cincin yang sedang dipakai. 3). Hirz bi al-hafiz, yaitu suatu tempat yang bukan disediakan untuk menyimpan barang, tetapi tempat itu bisa jadi hirz, jika ada yang menjaganya. Keempat, harta yang dicuri itu sampai nisab.yaitu seperempat dinar.[15]

II. Hukum Amputasi Tangan Dalam Islam

Eksekusi amputasi tangan dalam Islam, dilakukan apabila telah memenuhi syarat pencuri, rukun pencuri, serta benda/barang yang dicuri, baru dilaksanakan hukuman amputasi tangan, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah: 38.

ä-͑$¡¡9$#ur èps%͑$¡¡9$#ur (#þqãèsÜø%$$sù $yJßgtƒÏ‰÷ƒr& Lä!#t“y_ $yJÎ/ $t7|¡x. Wx»s3tR z`ÏiB «!$# 3 ª!$#ur ͕tã ÒOŠÅ3ym

Artinya:  Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa.

Nabi Muhammad saw, bersabda:     لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاArtinya; Jika Fatimah binti Muhammad saw. Mencuri, pasti aku amputasi tangannya.[16]

Sistem amputasi tangan adalah, mencuri pertama, diamputasi tangan kanannya. Mencuri kedua, diamputasi tangan kirinya. Mencuri ketiga kali, diamputasi kaki kanannya. Mencuri keempat kali, diamputasi kaki kirinya. Jika mencuri yang kelima kali, maka dihukum mati.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.[17]

Tangan yang diamputasi adalah ukuran tangan sampai pergelangan tangan atau sebatas telapak tangan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw;

{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

وَفِي كَمْ يُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنْ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ.[18]

Artinya; bagaimana ukuran tangan diamputasi, adalah tangan dan telapak tangan, Qatadah berkata, demikian juga perempuan yang mencuri, diamputasi tangan kanannya. Itulah ukuran tangan yang diamputasi.

  1. III.   Hukum Had Teror (al-Hirabah)

Tindak pidana berikutnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat adalah teror yang ditandai dengan al-hirabah dan alfasād. Perbuatan ini dimasukkan ke dalam tindak pidana karena al-Qur’ān menyebutkan adanya sanksi fisik bagi pelakunya. Sanksi yang ditawarkan oleh al-Qur’ān kepada pelaku yaitu bervariasi seperti dibunuh, disalib, amputasi tangan secara timbal balik dan dibuang.

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.[19]

 

Ayat ini bersifat historis yaitu menceritakan tentang hukum Tuhan yang berlaku kepada Bani Israil. Meskipun ayat ini bernuansa historis (kisah tentang Bani Israil) namun pemberlakuan hukumnya masih dapat dipakai dalam konteks kekinian karena ayat berikutnya menceritakan hukuman tentang perbuatan al-hirābah yaitu perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan dan Rasul atau melakukan tindakan keonaran di muka bumi. Korelasi dari kedua ayat ini dapat dipahami bahwa eksekusi mati bukanlah termasuk hal yang baru karena pada masa Bani Israil eksekusi ini sudah pernah dipraktikkan. Oleh karena itu ayat ini dapat dipahami sebagai motivasi untuk melakukan eksekusi.

Pengertian al-hirābah secara umum ialah permusuhan dan merampas harta, namun yang dimaksud pada ayat ini ialah memusuhi wali-wali Allah dan wali-wali Rasul. Yang dimaksud dengan al-fasād ialah membuat keonaran seperti menakut-nakuti di jalanan, membunuh, melukai dan merampas harta. Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan “memerangi Allah dan Rasul-Nya” bersifat majāz (bukan arti yang sebenarnya) karena Allah tidak mungkin dapat diperangi karena sifat-Nya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini ada yang dibuang (hadhf mudāf) yaitu memerangi wali-wali Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-wali-Nya.[20]

Ayat teror (al-hirābah) menurut al-Dahhāk sebagaimana dikutip oleh al-Baghawī turun terhadap satu kaum di kalangan ahl al-kitāb. Ahl al-kitāb ini dulunya pernah melakukan perjanjian dengan Rasulullah namun secara sepihak mereka membatalkan janji tersebut dan kemudian mereka merampok dan membuat kerusakan di muka bumi.[21] Menurut Mālik, al-Syāfi‘ī, Abū Thawr dan Ashāb al-Ra’yi ayat ini turun kepada orang-orang murtad yang kemudian mereka melakukan perampasan dan membuat kerusakan di muka bumi.[22]

Al-Zamakhsyarī merinci pengertian ayat teror (al-hirābah) ini bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dan sekaligus perampokan maka sanksi yang diberlakukan adalah dibunuh dan disalib. Jika yang bersangkutan hanya sekadar membunuh saja maka sanksi yang dilakukan hanya dibunuh. Jika yang bersangkutan hanya sekadar mengambil harta saja maka sanksi yang dilakukan adalah diamputasi tangannya karena mencuri harta dan jika melakukan intimidasi maka sanksi yang dilakukan adalah diamputasi kakinya. Jika hanya sekadar menakut-nakuti saja maka sanksi yang diberlakukan adalah dibuang.[23]

Pendapat para ulama dalam memahami aksi teror (al-hirabah) dapat diklasifikasi kepada 3 (tiga) hal. Pertama, Ibn ‘Abbās yang menyatakan bahwa ayat ini turun terhadap suatu kaum dari kelompok ahl al-kitāb yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah lalu mereka membatalkan janji secara sepihak dan membuat keonaran di muka bumi. Kedua, Anas bin Mālik dan Qatādah berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai kasus al-‘Uraniyyin yang murtad dari Islam dan membunuh unta Rasulullah yang sedang diberi minum dan mereka memberi minum untanya sendiri. Ketiga, ayat ini turun sebagai pemberitahuan kepada Rasulullah tentang sanksi terhadap orang-orang yang melakukan perang terhadap Allah dan rasul-Nya dan membuat keonaran di muka bumi. Ulama berbeda pendapat dengan apa yang dimaksud memerangi Allah dan rasul-Nya. Pertama, menurut Mujāhid bahwa yang dimaksud adalah pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian. Kedua, menurut al-Syāfi‘ī Mālik dan al-Awzā‘ī yaitu melakukan perampokan secara terang-terangan dan membuat organisasi mafia baik di kota dan tempat-tempat lain. Ketiga, Abū Hanīfah dan ‘Atā’ al-Khurassānī melakukan perampokan terang-terangan namun tidak membuat kelompok mafia.[24]

Pernyataan tentang kasus teror (al-hirābah) disejajarkan dengan perbuatan keonaran (wayas‘awna fī al-ardi fasada).[25] Penggandengan kasus teror (al-hirābah) dengan kasus al-fasād ini menunjukkan bahwa keduanya berlaku secara bersamaan di mana kasus teror (al-hirābah) dipandang sebagai tindak pidana bila berkaitan dengan kasus al-fasad. Kebersamaan kedua kasus ini menyebabkan sanksi yang ditawarkan bervariasi yaitu mulai dari dibuang (batas minimal) sampai kepada dibunuh (batas maksimal).

Jenis-jenis sanksi yang ditawarkan dalam ayat ini bersifat alternatif sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan seperti memberlakukan eksekusi mati, disalib, diamputasi tangan dan kaki secara timbal balik (tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya) dan dengan cara pengasingan. Beberapa alternatif sanksi yang ditawarkan ini menjadi lahan ijtihad bagi para hakim untuk menetapkan salah satu sanksi sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan.

Kemudian kategori tindak pidana yang dapat menyeret pelakunya kepada eksekusi mati adalah pembuat kerusakan di muka bumi (fasād fi al-ardi) sehingga dapat menimbulkan kematian. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan al-Qur’an Surat al-Mā’idah ayat 32 yang memberikan tamsilan bagi kehidupan manusia. Sedangkan al-Qur’an Surat al-Mā’idah ayat 33 menjelaskan tentang bobot kerusakan yang dilakukan sehingga sanksi yang diberikan bersifat alternatif mulai dari bentuk pengasingan sampai kepada eksekusi mati. Sanksi inipun menurut ayat tersebut hanya sebatas sanksi di dunia sedangkan di akhirat tetap mendapat siksaan yang pedih.[26]

Pada al-Qur’an Surat al-Mā’idah ayat 34 ditegaskan apabila pelaku tindak pidana melakukan tawbat sebelum tertangkap maka pelaku dianggap bebas dari jeratan hukum bilamana taubat dilakukan sebelum tertangkap. Pembebasan sanksi dimaksud tidak dijelaskan secara rinci apakah sekedar terbebas dari sanksi duniawi atau ukhrawi atau kedua-duanya. Akan tetapi bila pelaku tindak pidana bertaubat setelah tertangkap maka sanksi tetap saja diberlakukan.

Al-Baydāwī mengartikan teror (al-hirābah) pada ayat ini dengan “para penyamun” dan sanksi bunuh yang diberlakukan kepada mereka adalah sebagai qisās tanpa disalib jika yang melakukan pembunuhan adalah individu (perorangan). Jika yang melakukan penyamunan ini membunuh dan mengambil harta maka sanksi yang diberlakukan adalah disalib dan dibunuh, dan jika yang diambil adalah harta saja tanpa melakukan pembunuhan maka sanksi yang diberlakukan adalah amputasi tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri secara berselang. Kemudian sanksi yang diterapkan kepada penyamun adalah dibuang jika mereka berusaha hanya untuk menakut-nakuti orang lain (mengancam).[27]

Tidak jauh berbeda dengan al-Baydāwī maka al-Zamakhsyarī mengartikan al-hirābah dengan memerangi orang-orang Muslim yang statusnya sama dengan memerangi Rasulullah. Menurutnya lebih lanjut barangsiapa yang membunuh dan sekaligus mengambil harta maka sanksi yang diberlakukan adalah dibunuh dan disalib, dan jika yang dilakukan membunuh saja maka sanksinya hanya dibunuh. Kemudian jika yang bersangkutan hanya mengambil harta dan sekaligus menakut-nakuti maka sanksinya adalah amputasi tangan dan kaki secara berselang, dan jika hanya menakut-nakuti saja maka sanksinya adalah dibuang.[28]

Kalimat (ينفوا من الأرض) diartikan dalam 3 (tiga) pengertian yaitu diusir, dijauhkan dan dipenjarakan. Riwayat dari Imām Mālik sebagaimana dikutip oleh al-Sābūnī bahwa makna al-nafy ialah “penjara” karena penghuninya dijauhkan dari keluasan dunia kepada kesempitan dunia. Dengan demikian, seseorang yang berada dalam penjara tidak dapat melihat orang-orang yang dicintainya dan tidak dapat pula memanfaatkan kelezatan dan keindahan dunia.[29]

Adapun mengenai teror (al-hirābah) Ibn Kathīr memberikan komentar sebagai perbuatan dalam bentuk kekufuran yang ditandai dengan perampokan dan intimidasi demikian juga melakukan keonaran di muka bumi yang disebut dengan berbagai macam kejahatan. Bahkan menurut Sa‘īd bin al-Musayyab seperti yang dikutip oleh Ibn Kathīr, bahwa “pencucian uang” termasuk ke dalam salah satu bentuk kejahatan di muka bumi.[30]

Perbuatan al-hirābah dan al-fasād adalah perbuatan teror yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia dan karena itu al-Qur’ān menawarkan seperangkat sanksi fisik agar perbuatan dimaksud dapat diminamilisir. Adanya sanksi fisik yang diterapkan bagi pelaku al-hirābah dan al-fasād menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk ke dalam tindak pidana terlebih lagi perbuatan ini berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan.

III. Analisis Tematis Terhadap Pemberlakuan Had al-Sariq dan al-Hirabah

Adapun pada kasus pencurian maka prinsip dasar kriteria tindak pidana yang dapat dipahami dari pernyataan al-Qur’an ialah menimbulkan instabilitas keamanan di masyarakat. Prinsip ini dapat dilihat melalui alasan pemberlakuan sanksi potong tangan pada kalimat (جزاء بما كسبا نكالا من الله) yang artinya “sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”. Kalimat ini menunjukkan bahwa kasus pencurian memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Menurut al-Sabuni bahwa perbuatan mencuri dapat mencederai nilai-nilai keamanan di muka bumi dan termasuk ke dalam salah satu perbuatan yang merusak.[31]

Rusaknya kehidupan sebagai akibat dari pencurian tidak hanya dirasakan oleh individu akan tetapi meluas kepada keluarga dan bahkan masyarakat terlebih lagi jika harta yang dicuri termasuk fasilitas umum. Oleh karena itu, ketetapan al-Qur’an dengan memberlakukan sanksi amputasi tangan bagi pencuri adalah sesuatu yang manusiawi mengingat besarnya dampak yang muncul dari tindakan ini yaitu instabilitas keamanan.

Instabilitas keamanan ini dapat ditandai melalui fungsi harta dalam kehidupan dan karenanya pengrusakan atau penghilangan terhadap harta berarti merusak dan menghilangkan nilai-nilai kehidupan orang lain. Harta bagi manusia adalah sarana dalam menopang kehidupan karena tanpa adanya harta maka kehidupan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Berdasarkan hal ini maka keberadaan harta dimasukkan oleh para fuqaha’ ke dalam salah satu daruriyat al-khamas (kebutuhan primer) bagi manusia.

Dampak dari perbuatan mencuri ini menimbulkan rasa ketidakamanan dan kegelisahan bagi masyarakat dan karenanya tidak sedikit dana dan tenaga yang terkuras hanya gara-gara menjaga harta. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mencuri ini maka sanksi yang diberlakukan oleh al-Qur’an setimpal dengan akibat yang muncul dari kasus ini. Menurut al-Zamakhsyari bahwa pemberlakuan sanksi pisik kepada pelaku pencurian bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dan kehidupan orang-orang Mukmin.[32]

Dengan demikian, pencurian terhadap harta orang lain berarti mengurangi sarana kehidupan mereka yang secara otomatis akan menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi diri dan keluarganya. Dengan demikian, masuknya kasus pencurian ke dalam salah satu tindak pidana sebagaimana ditetapkan oleh al-Qur’an karena prinsip dasar dari kasus pencurian ini adalah mengganggu keamanan masyarakat.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan masyarakat adalah tindakan teror (al-hirabah). Tindakan ini dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat karena setiap aksi teror yang dilakukan selalu melibatkan orang banyak dan rutin dilakukan. Kuatnya pengaruh perbuatan ini terhadap stabilitas keamanan maka al-Qur’an memberlakukan berbagai sanksi bagi pelakunya seperti dibunuh, disalib dan lain-lain. Aksi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ini membuat para ulama memasukkan beberapa tindakan ke dalam aksi teror (al-hirabah) seperti membatalkan janji secara sepihak dan lain-lain.

Ketika al-Qur’an berbicara tentang tindakan teror (al-hirabah) maka pengantar yang digunakan oleh al-Qur’an adalah kehidupan. Dalam tataran ini al-Qur’an membuat semacam analogi bahwa menjaga kehidupan seseorang sama halnya dengan menjaga kehidupan semua manusia dan sebaliknya membunuh seseorang sama halnya dengan membunuh semua manusia. Demikian juga halnya menjaga keamanan sama halnya dengan menjaga kehidupan manusia dan sebaliknya mengganggu keamanan sama halnya mengganggu kehidupan manusia.

Rusaknya tatanan kehidupan masyarakat disebabkan stabilitas keamanan yang terganggu -oleh orang-orang yang melakukan tindakan teror (al-hirabah)- maka tidak ada ketentuan yang paling benar untuk dilakukan terhadap orang-orang yang seperti ini kecuali hukuman dan sikasaan, demikian lebih kurang menurut al-Tabari. Menurutnya lebih lanjut, tidak ada balasan di dunia yang pantas untuk dilakukan kepada mereka kecuali dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki secara berselang atau dibuang, sedangkan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar jika mereka tidak bertawbat selama di dunia.[33]

Tindakan ini disebut dengan al-muharabah (perang) karena prilaku mereka mirip dengan orang-orang yang sedang berperang. Dinamakan demikian karena mereka keluar melakukan penghambatan dan kekerasan dengan mengacungkan senjata, menghalang-halangi jalan dan mereka tidak segan-segan memerangi orang-orang yang melawan mereka.[34] Menurut Ibn al-‘Arabi mereka merampok sambil menodongkan senjata dan melakukan penghambatan di jalan sehingga membuat manusia lari karena tindakan mereka.[35] Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibn al-‘Arabi ini menunjukkan bahwa tindakan teror (al-hirabah) dapat membuat situasi keamanan tidak terkendali sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan hidup.

Prinsip dasar yang digunakan oleh al-Qur’an dalam memasukkan tindakan teror (al-hirabah) ke dalam tindak pidana karena perbuatan ini memiliki kriteria yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Faktor keamanan ini dijadikan oleh al-Qur’an sebagai prinsip dasar karena implikasi yang muncul dari tindakan teror (al-hirabah) ini bekaitan dengan kehidupan.

Al-Qur’an memasukkan perbuatan makar ke dalam salah satu tindak pidana karena perbuatan ini dapat merusak stabilitas keamanan di masyarakat. Perbuatan ini ditandai oleh sekelompok orang yang oleh al-Qur’an diidentikkan dengan perbuatan kafir. Perbuatan kafir yang dimaksud pada tataran ini adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan.

Perbuatan ini disebut dengan makar karena di dalamnya terdapat unsur-unsur penipuan yaitu adanya upaya untuk mempengaruhi orang-orang Mukmin melakukan perbuatan yang sama. Kata waddu (ودوا) pada ayat teror (al-hirabah) diartikan oleh al-Syawkani dengan yatamannaw (يتمنوا) yaitu adanya keinginan yang kuat. Menurutnya, keinginan ini didasarkan kepada sifat keras kepala dan terlalu berlebihan dalam hal kekafiran dan terus-menerus di dalam kesesataan.[36]

Pernyataan al-Syawkani ini menunjukkan bahwa upaya yang mereka lakukan terkesan licik dengan menggunakan segala macam cara untuk “menjebak” orang-orang Mukmin melakukan perbuatan kafir. Implikasi yang muncul dari perbuatan yang semacam ini dapat menimbulkan instabilitas keamanan dalam masyarakat karena mereka terus-menerus melakukan perbuatan kafir bahkan mengajak kelompok orang-orang Mukmin melakukan hal yang sama.

Masuknya makar ke dalam tindak pidana karena ada unsur-unsur penodaan terhadap agama padahal agama adalah yang paling mulia dan yang paling agung bagi manusia. Jika penodaan ini terjadi, maka secara otomatis permusuhan semakin sengit.[37] Implikasi dari penodaan ini akan membuat stabilitas keamanan masyarakat menjadi terganggu karena masing-masing mereka terus-menerus menjalankan aksinya sehingga masyarakat sulit untuk mencari nafkah kehidupan.

Kaitan perbuatan makar ini dengan stabilitas keamanan terungkap pada kalimat larangan (ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) yaitu untuk tidak mengangkat mereka menjadi pemimpin dan penolong. Larangan ini menunjukkan besarnya kadar bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang membuat makar terhadap keamanan masyarakat. Oleh karena itu, jika hak kepemimpinan diserahkan kepada mereka maka dapat dipastikan tidak akan adanya nilai-nilai keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip dasar yang dapat dipahami dari ayat al-Qur’an yang memasukkan kasus makar ke dalam tindak pidana karena perbuatan ini dapat mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pisik terhadap kasus makar ini yaitu ditawan dan dibunuh adalah sesuatu yang wajar mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat.

 

IV. Penutup

Adapun yang menjadi kesimpulan dari makalah/Jurnal ini adalah,

Islam telah mensyari`at seperangkat aturan yang merupakan pandangan hidup dalam beramal, bertindak dan berprilaku serta berinteraksi terhadap dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia dan bahkan dengan alam sekitar.

Terhadap tindakan yang melawan hukum, harus dikenakan sanksi, sebagai imbalan yang setimpal terhadap prilaku yang menyimpang, dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu kepentingan serta ketertiban umum. Perbuatan melawan hukum, tidak sesuai dengan fitrah dan  hati nurani manusia, merupakan perbuatan yang tidak berbudaya, tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan berlawanan dengan sunnatullah dan hukum alam.

Pencurian dapat merusak kehidupan bagi manusia, tidak hanya dirasakan oleh individu akan tetapi meluas kepada keluarga dan bahkan masyarakat terlebih lagi jika harta yang dicuri termasuk fasilitas umum. Oleh karena itu, ketetapan al-Qur’an dengan memberlakukan sanksi amputasi tangan bagi pencuri adalah sesuatu yang manusiawi mengingat besarnya dampak yang muncul dari tindakan ini yaitu instabilitas keamanan pada masyarakat.

Bagi mereka yang melakukan tindakan al-hirabah atau terror, -termasuk juga dalam katagori makar- adalah karena dapat membuat situasi keamanan tidak terkendali sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan hidup. Tidak ada balasan di dunia yang pantas untuk dilakukan kepada mereka yang melakukan tindakan al-hirabah kecuali dibunuh, disalib, amputasi tangan dan kaki secara berselang atau dibuang, sedangkan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar jika mereka tidak bertaubat selama di dunia.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Majid

Abd al-Kadir Awdah, al-Fiqh al-Jina`i al-Islami, Qahirah: Dar al-Turas,ttp.

Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh `ala Mazhahib al-Arba`ah, Beirut: Dar al-Fikr, ttp.

Abū al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Basrī al-Baghdādī al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn, Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī.

Abū al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Basrī al-Baghdādī al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn, Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī.

Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali al-Razi Al-Jassas,  Ahkam al-Qur’an, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, tt.

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Tahqi` oleh Muhammad Muhyiddin `Abd al-Hamid, Dar: al-Fikr.T.tp.

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Tahqi` oleh Muhammad Muhyiddin `Abd al-Hamid, Dar: al-Fikr.T.tp.

Abū Hayyān Muhammad bin Yūsuf bin ‘Ali bin Yūsuf bin Hayyān, Tafsīr al-Bahr al-Muhīt, Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī..

Abū Hayyān Muhammad bin Yūsuf bin ‘Ali bin Yūsuf bin Hayyān, Tafsīr al-Bahr al-Muhīt, Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī.

Abu Isa Muhammad bin `Isa bin Surah ibn Musa al-Tarmizi, Sunan Tarmizi, Kitab al-Aẖkām.T.tp.

Abu Luwris , Al-Munjid fi al-Lughah, Beirut: Dar al-Masriq, tth.

Abu Muhammad al-Husayn bin Mas‘ūd al-Baghawī, Ma‘ālim al-Tanzīl, Al-Maktabah al-Syāmilah, www.qurancomplex.com, al-Isdār al-Thānī.

Abu Muhammad al-Husayn bin Mas‘ūd al-Baghawī, Ma‘ālim al-Tanzīl, Al-Maktabah al-Syāmilah, www.qurancomplex.com, al-Isdār al-Thānī.

Abu Qasim Mahmud bin `Amr bin Ahmad Zamakhsyari, Tafsir al-Zamakhsyari, mawaqi` al-Tafāsir.T.tp.

Abu Zahrah, al-Jarimah waal-`Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, ttp.

Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Al-Baydawi, Nasir al-Din Abu al-Khayr ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Muhammad, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, Al-Maktabah al-Syamilah, http://www.altafsir.com, al-Isdar al-Thani.

Al-Bukhari, Ṣaẖiẖ Bukhari, Mesir: Mawaqi` Wazārah Al-Awqāf, http/www Islam Council com.T.tp.

Al-Imam al-Fakhr Al-Razi, ‘Mafatih al-Ghayb, Bayrūt: Dār al-Ihya’ al-Turrath al-‘Arabi, tt.

Al-Syafi`i, Fiqh Syafi`i Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Fazd al-Minhaj,  Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam. Com.

________, Fiqh Syafi`i, al-Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Faz al-Minhaj, Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam.

________, Fiqh Syafi`i, al-Nihayahal-Muhtaj Ila Syarh Minhaj,

Al-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta’wīl, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, tt.

Ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, Al-Maktabah al-Syamilah, http://www.al-Islam.com, al-Isdar al-Thani.

Ibn Qudamah, Fiqh Hanbali li Ibn Qudamah,  Syarẖ al-Kabīr li Ibn Qudamah, Mawaqi` Ya`sub,T.tp.

Majah, Sunan ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah

Maududy al-Muwashshly,  Al-Ikhtiyar Lita`lil al-Mukhtar, Mawaqi` al-Waraq, http//www.alWaraq.com.

Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad al-Syawkānī, Fath al-Qadīr al-Jāmi‘ bayna Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1973.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mighirah al-Bukhari, Ṣaẖiẖ Bukhari, Mesir: Mawaqi`Wazara` al-Awqaf. T.tp.

Muhammad bin Jarīr Al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Tarmizi, Sunan Turmuzi, Mesir: Mawaqi`Wazara` al-Awqaf, Maktabah Syamilah, T.tp.


[1] Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 7.

[2] Q.S. Al-Maidah/5: 38ä

ä-͑$¡¡9$#ur èps%͑$¡¡9$#ur (#þqãèsÜø%$$sù $yJßgtƒÏ‰÷ƒr& Lä!#t“y_ $yJÎ/ $t7|¡x. Wx»s3tR z`ÏiB «!$# 3 ª!$#ur ͕tã ÒOŠÅ3ym

 

[3] Ta`zir secara harfiah dari kata عزر يعزر تعزرا  yang artinya penjara dan pencegahan. Lihat Abu Luwris , Al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masriq, tth), hal. 503. Ta`zir secara syar`I adalah hukuman yang mendidik dijatuhkan hakim kepada terdakwa karena perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan syari`at hukumnya, seperti bercumbu dengan seseorang wanita asing selain faraz, mencuri yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Dar  al-Fikr, tth). Jilid II, hal. 497.

 

[4] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz, II, cet. 2, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 329. Menjelaskan bahwa:التكليف  بأن يكون السا رق  با لغا  عا قلا  فلا حد على مجنون ولإ صغيرا  اذا  سرق  لأنهما  غير  مكلفين

[5] Al-Syafi`i, Fiqh Syafi`i, al-Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Faz al-Minhaj, juz. XVII, Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam. Com, hal. 28. menjelaskan bahwa:

لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهٌ

 

[6] Al-Syafi`i, Fiqh Syafi`i, مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 17 / ص 28) juz. XVII, Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam. Com, hal. 28. menjelaskan bahwa:

وَشُرُوطُ السَّارِقِ تَكْلِيفٌ ، وَاخْتِيَارٌ ، وَالْتِزَامٌ ، وَعِلْمُ

[7] Al-Syafi`i, Fiqh Syafi`i, Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Faz al-Minhaj, juz. XVII, Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam. Com, hal. 28. menjelaskan bahwa:

وَشُرُوطُ السَّارِقِ تَكْلِيفٌ ، وَاخْتِيَارٌ ، وَالْتِزَامٌ ، وَعِلْمُ تَحْرِيمِ السَّرِقَة

[8] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hal. 329.  menyatakan bahwa: فان كا نت له فيه شبهة فانه  لا يقطع

[9] Al-Syafi`i, Fiqh Syafi`i, al-Nihayahal-Muhtaj Ila Syarh Minhaj, juz. 26, hal. 153. menyatakan bahwa:

(فِي شُرُوطِ السَّارِقِ الَّذِي يُقْطَعُ وَهِيَ تَكْلِيفٌ وَعِلْمُ تَحْرِيمٍ وَعَدَمُ شُبْهَةٍ وَإِذْنٍ وَالْتِزَامُ أَحْكَامٍ وَاخْتِيَارٌ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ وَيُقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِك

[10] Abd al-Kadir Awdah, al-Fiqh al-Jina`i al-Islami, juz. I, (Qahirah: Dar al-Turas,ttp), hal.518.

[11] Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh `ala Mazhahib al-Arba`ah,  juz. V, Cet.I, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), hal. 156. Menyatakan: , rukun pencurian itu ada 3, yaitu: 1) Pencuri; 2) Barang/benda/harta yang dicuri; dan 3) Perbuatan mencuri. Dalam rukun ini, al-Jaziri tidak menyebutkan “harta tersebut milik orang lain”.

[12] Abd al-Qadir Awdah, al-Fiqh al-Jina`i al-Islami, hal. 550.

[13] Abu Zahrah, al-Jarimah waal-`Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), hal. 129

[14] Ibn Qudamah, al-Mughni, hal. 224

[15] Abu Zahrah, al-Jarimah waal-`Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami, hal. 130

[16] Abd al-Qadir Awdah, al-Fiqh al-Jina`i al-Islami, hal. 550

[17] Ibn Maududy al-Muwashshly,  Al-Ikhtiyar Lita`lil al-Mukhtar, juz, IMawaqi` al-Waraq, http//www.alWaraq.com. menjelaskan bahwa: والحرز يكون بالحافظ وبالمكان كالدور والبيوت والحانوت  

[18] Imam Malik, Al-Muwatta`, juz, V, hal.  209): menyatakan serempat dinar.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Imam Bukhary, Shahih Bukhary, juz, XXI, hal.  51): juga mengatakan seperempat dinar.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Abu Daud, Sunan Abu Daud, juz, XI, 461. Dikatakan seperempat dinar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Imam Turmuzy, Sunan Turmuzy, juz, V, hal. 357 juga dikatakan seperempat dinar.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

[19] Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz, VII, hal. 442.

[20] Abu Daud,  Sunan Abu Daud, juz. XI, hal. 490.

[21] Bukhary, Shahih Bukhary, juz, XXI, hal. 50.

[22] Lihat al-Qur’an Surat al-Mā’idah Ayat 33.

[23] Muhammad ‘Alī al-Sābūnī, Op.Cit.,  Juz 1, hal. 546-549.

[24] Abu Muhammad al-Husayn bin Mas‘ūd al-Baghawī, Ma‘ālim al-Tanzīl, Cet IV, Juz 1, (Al-Maktabah al-Syāmilah, www.qurancomplex.com, al-Isdār al-Thānī), hal. 47. Lihat juga Abū Hayyān Muhammad bin Yūsuf bin ‘Ali bin Yūsuf bin Hayyān, Tafsīr al-Bahr al-Muhīt, Juz 4, (Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī), hal. 411.

[25] Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad al-Syawkānī, Fath al-Qadīr al-Jāmi‘ bayna Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr, Juz 2, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1973), hal. 299.

[26] Al-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta’wīl, Juz 2, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, tt.), hal. 22.

[27] Abū al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Basrī al-Baghdādī al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn, Juz 1, (Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī), hal. 358.

[28] Lihat al-Qur’an Surat al-Mā’idah Ayat 34.

[29] Muhammad bin Jarīr Al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Juz 10, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hal. 243.

[30] Al-Baydawi, Nasir al-Din Abu al-Khayr ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Muhammad, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, Juz 2, (Al-Maktabah al-Syamilah, http://www.altafsir.com, al-Isdar al-Thani), hal. 70.

[31] Al-Zamakhsyarī, Op.Cit.,  Juz 2, hal. 22.

[32] Al-Sabuni, Op.Cit.,  Juz 1, hal. 549

[33] Ibn Kathir, Op.Cit.,  Juz 3, hal. 94.

[34] Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Op.Cit.,  Juz 2, hal. 548.

[35] Abū al-Qāsim Jār Allāh Mahmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyarī, Op.Cit., Juz 2, hal. 25.

[36] Al-Tabari, Op. Cit., Juz 10, hal. 243.

[37] Abū al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Basrī al-Baghdādī al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn, Juz 1, (Al-Maktabah al-Syāmilah, http://www.altafsir.com, al-Isdār al-Thānī), hal. 358.

 

link Dropbox : https://db.tt/ZAWp9HpT

 

One Response to “Hukum Amputasi”

  1. November 6th, 2013 at 11:04 am

    mahlil says:

    mesinatau mesum coba dibetukan saja deh

Leave a Reply